POJOKNEGERI.COM – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menjadi salah satu kepala daerah yang berhasil lolos seleksi awal sebagai calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha 2025 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Proses verifikasi dan wawancara terhadap para calon penerima berlangsung di Ruang Rapat Kertanegara, Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Senin (27/10/2025).
Tim verifikator dari Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) dan Kemendagri hadir langsung melakukan penilaian mendalam terhadap kinerja dan inovasi kepala daerah.
Tim tersebut dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi Tony Haryadi Efendi dari Setmilpres, didampingi Amril Rahim, Kasubdit Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Wilayah II Kemendagri.
Kehadiran mereka menandai tahap krusial dalam seleksi calon penerima tanda kehormatan yang sangat prestisius ini.
“Hari ini ada verifikasi lapangan dan wawancara terhadap calon penerima Satyalancana kami terus terang surprise juga karena Wali Kota Samarinda menjadi salah satu calon penerima yang diverifikasi dalam usulan tersebut,” ujar Andi Harun.
Menurutnya, verifikasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Mendagri Nomor 400.10.11/4321/SJ tertanggal 4 September 2024, mengenai usulan kepala daerah berprestasi penerima tanda kehormatan.
Andi Harun menjelaskan bahwa proses penilaian dilakukan secara ketat dan berbasis data faktual.
Evaluasi dilakukan terhadap capaian pembangunan yang selama ini menjadi indikator keberhasilan daerah.
“Untuk seleksi dan verifikasi terhadap penerima Satyalancana itu sangat ketat. Seluruhnya harus diharmonisasi antara apa yang dinilai dengan kenyataan di lapangan,” jelasnya.
Ia pun berharap proses berjalan lancar hingga tahap akhir.
“Mohon doanya saja. Semoga berjalan lancar dan sampai pada akhirnya benar-benar kita ditetapkan menjadi penerima Satyalancana,” tuturnya.
Verifikasi ini melihat sejumlah inovasi unggulan Kota Samarinda, mulai dari program pemberdayaan masyarakat, pengendalian banjir, hingga transformasi digital layanan publik.
Salah satu inovasi utama yang menjadi sorotan tim penilai adalah Program Probebaya (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis RT).
Melalui program ini, setiap RT di Samarinda memperoleh alokasi dana sebesar Rp100 juta per tahun, yang dikelola secara swakelola oleh masyarakat.
“Probebaya dinilai sangat berhasil karena mampu menggerakkan pembangunan infrastruktur kecil dan sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi warga,” terangnya.
Program ini tidak hanya menciptakan kemandirian di tingkat akar rumput, tetapi juga menjadi model partisipasi publik yang mendorong transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Aspek lain yang mendapat perhatian adalah pengendalian banjir, masalah klasik yang selama bertahun-tahun menghantui Kota Samarinda.
“Para evaluator mengakui bahwa memang banjir kita belum tuntas tapi mereka juga melihat data statistik pengurangan yang signifikan dibandingkan dengan belasan tahun lalu, terutama sejak tahun 2021,” ujarnya.
Ia mengungkapkan meski masih ada satu wilayah yang memerlukan intervensi besar yakni Kecamatan Samarinda Utara namun upaya Pemkot selama empat tahun terakhir menunjukkan progres nyata.
“Signifikansi keberhasilan itu ada di antara tahun 2021 sampai hari ini. Itu menjadi bahan analisis dan verifikasi bagi tim penilai,” ungkapnya.
Langkah-langkah strategis seperti pembangunan kolam retensi, pengerukan drainase utama, hingga penataan kawasan sungai turut memperkuat argumentasi bahwa Samarinda kini bergerak menuju sistem pengendalian air yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Tak kalah penting, program kelurahan digital juga masuk dalam indikator penilaian nasional.
Program ini merupakan bagian dari konsep smart city yang dikembangkan Pemkot Samarinda dalam meningkatkan kualitas layanan publik.
“Kelurahan digital kami hadirkan untuk memastikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan berintegritas. Semua urusan administrasi kini bisa dilakukan dengan akuntabel, dan masyarakat bisa merasakan kemudahan secara langsung,” papar Andi Harun.
Program tersebut memperkuat sistem pemerintahan berbasis teknologi, sekaligus menjadi bentuk komitmen terhadap prinsip good governance yang menjadi standar penilaian dalam penghargaan Satyalancana.
Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha merupakan bentuk penghargaan dari Presiden Republik Indonesia kepada kepala daerah yang dinilai berhasil memimpin penyelenggaraan pemerintahan secara inovatif, akuntabel, dan berorientasi hasil.
Dalam proses seleksi ini, pemerintah pusat menilai indikator kinerja utama daerah, seperti pembangunan ekonomi, pelayanan publik, pengelolaan keuangan, serta efektivitas kebijakan berbasis masyarakat.
Kehadiran tim dari Setmilpres dan Kemendagri di Samarinda menunjukkan bahwa kinerja Pemkot di bawah kepemimpinan Andi Harun kini menjadi perhatian nasional.
“Tim yang datang ini adalah dari Setmilpres. Ketua timnya langsung hadir, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Tony Haryadi Efendi bersama Pak Amril Rahim dari Kemendagri. Mereka melakukan wawancara dan verifikasi lapangan sejak kemarin,” ujar Andi Harun.
Bagi Wali Kota Samarinda, proses verifikasi ini bukan sekadar ajang penghargaan, tetapi juga momentum untuk mengevaluasi dan memperkuat komitmen terhadap pelayanan publik.
“Apapun hasilnya nanti, bagi kami ini adalah bentuk apresiasi terhadap kerja keras seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat Samarinda. Karena pembangunan yang kita jalankan bukan untuk penghargaan, tapi untuk kesejahteraan warga,” tegasnya.
Proses verifikasi lapangan ini dijadwalkan berlangsung hingga akhir Oktober sebelum hasilnya diajukan ke Presiden RI untuk penetapan resmi penerima penghargaan tahun 2025. (*)
